FKJ Luwu Raya Bakar Lilin di Depan Mapolres Palopo, Tuntut Wartawan Online Dibebaskan

oleh

PALOPO  — Malam keprihatinan digelar Forum Koordinasi Jurnalis atau FKJ Luwu Raya digelar di depan Mapolres Kota Palopo, Jalan Opu Tosappaile, Selasa malam, (04/02/2020).

Puluhan lilin dinyalakan sebagai simbol keprihatinan dan solidaritas bagi salah seorang wartawan media online berita.news, Muh Asrul yang dipenjarakan atas laporan dugaan pencemaran nama baik seorang pejabat di kota Palopo, Farid Kasim Judas, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Asrul disangkakan kasus pencemaran nama baik oleh kuasa hukum pejabat Pemkot Palopo, Farid Kasim Judas atas kasus dugaan korupsi.

Dalam orasinya, koordinator aksi, Zadly Zainal Karaeng Rewa, menyayangkan langkah yang ditempuh pihak Polda Sulsel dalam perlakuannya terhadap sengketa pemberitaan. 

“Kami menyayangkan langkah preventif yang dilakukan aparat kepolisian Polda Sulsel yang melakukan tindakan hukum dengan menggunakan UU ITE kepada sahabat kami, Asrul,” sebutnya.

Zadly juga menjelaskan bahwa segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan kerja-kerja dan karya jurnalistik seharusnya menggunakan UU Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pers.

“Seharusnya menggunakan UU Pers atau paling tidak menjadi rujukan & pembanding bagi penegak hukum. Kasus yang menimpa rekan kami Muhammad Asrul bukanlah kasus pertama yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulsel setelah lahirnya UU ITE,” imbuhnya.

Selain membakar puluhan lilin, FKJ juga melakukan orasi dan mengumpulkan kartu tanda pengenal wartawan.

Jurnalis media online yang kantor pusatnya di Makassar ini juga mendesak Dewan Pers untuk melakukan kajian hukum dan memberikan pendampingan hukum kepada Asrul.

“Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan melakukan aksi besar-besaran, dengan menuntut pencopotan Kapolda Sulsel,” kunci Zadly.

Berikut 7 poin tuntutan Forum Koordinasi Jurnalis (FKJ) Luwu Raya:

1. Dewan Pers harus melakukan kajian hukum & pendampingan hukum kepada Muhammad Asrul.

2. Dewan Pers selaku lembaga resmi yang menaungi media massa & jurnalis menelaah kembali pelaksanaan UU Pers sebagai rujukan hukum media massa & jurnalis di seluruh Indonesia demi menjamin keberlangsungan media massa & kepastian hukum jurnalis di seluruh Indonesia. Dimana Peranan Dewan Pers Sebagaimana yang di atur dalam UU Pokok Pers no 40 tahun 1999. Bab V pasal 15 dalam upaya mengembangkan kemerdekan Pers dan meningkatkan kehidupan Pers Nasional.

a. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dan mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah.

b. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

c. Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers.

3. Pasal 8 UU no 40 tahun 1999, jelas dalam menjalankan tugasnya, wartawan di lindungi UU.

4. Kapolda Sulsel mempertimbangkan kembali keputusan penahanan Muhammad Asrul.

5. Seluruh media & rekan-rekan wartawan bersatu melawan segala bentuk upaya & tindakan kriminalisasi jurnalis.

6. Apabila tuntutan ini tidak diindahkan, maka rekan-rekan jurnalis akan terus-menerus melakukan aksi solidaritas mengawal dan menuntut pembebasan Muhammad Asrul.

7. Jika kasus ini dilanjutkan akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat & sangat bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pedapat di Muka Umum & UU No. 40 Tahun 1999.

(rls)

jual beli online al-store

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *