Sidang Etik DKPP, Tiga Komisioner Bawaslu Palopo Terancam Dicopot

oleh

SUARATA | Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) mengenai kode etik kembali disidangkan di ruang sidang KPU Sulsel, Kota Makassar, Jumat (25/10/2019) secara teleconference.

Sidang kode etik lanjutan ini menghadirkan pengadu Oktavianus renden dan teradu Komisioner Bawaslu kota Palopo.

Kuasa Hukum Oktavianus yaitu Hamzah mengatakan sidang kode etik ini mempermasalahkan terjadinya penggunaan C6 milik orang lain di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Kelurahan Tompotikka dan TPS 10 Kelurahan Amassangan, Kota Palopo saat Pemilu yang lalu.

“Harusnya Bawaslu kota Palopo tidak hanya menerapkan Pasal 533 UU no.7 thn 2017 tentang Pemilu dalam peristiwa tersebut tentang adanya tindak pidana tapi juga menerapkan kaidah hukum di pasal 372 ayat 2 yakni PSU karena terjadi penggunaan C6 milik orang lain. Apapun alasannya telah terjadi pelanggaran administrasi. Yang lebih aneh lagi peristiwa hukum di TPS 04 kelurahan Tompotikka sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil tapi kok disidangkan lagi dan terbukti sah terjadi pelanggaran administrasi,” ucap Hamzah, kepada Join News Network (JNN), Jumat (25/10/2019) malam.

Hamzah juga menegaskan pengadu memberikan keterangan dibawah sumpah karena peristiwa pada TPS 10 tidak jadi diadukan secara legalitas formal oleh karena Teradu dalam hal ini Ketua Bawaslu mengatakan bahwa tidak terjadi peristiwa di TPS 10, sehingga tidak layak untuk diadukan.

“Akan tetapi pada kenyataannya telah terjadi peristiwa pada TPS 10 yakni penggunaan C6 oleh orang yang tidak berhak, sehingga pengadu merasa pihak Bawaslu terkesan patut diduga ada unsur kesengajaan untuk mengabaikan pelanggaran pada TPS 10 agar tidak sampai ke ranah PSU. Dan itu tentu saja sangat merugikan kedudukan pengadu sebagai salah satu kontestan calon legislatif kota Palopo, mengingat selisih suara dengan kontestan lain sangat kecil,” tambahnya.

Sementara itu kuasa hukum kedua, Oktavianus, yaitu Yertin Ratu, SH mengatakan principalnya meminta agar Para teradu diberhentikan secara tetap dan tidak lagi diangkat sebagai penyelenggara di semua tingkatan.

“Namun kami percaya jika DKPP akan memberikan putusan yang seadil adilnya,” ujar Yertin, Jumat (25/10/2019) malam.

Terpisah, Ketua Bawaslu Palopo, Asbudi Dwi Saputra yang dikonfirmasi via Whatsapp, Sabtu siang (26/10) bersama dua komisioner Bawaslu Palopo lainnya, di hadapan majelis DKPP mengaku membantah semua dalil-dalil pengadu.

“Benar, kami sudah menjalani proses pemeriksaan lewat teleconference kemarin, kami sampaikan 78 alat bukti berupa surat untuk mematahkan tuduhan yang dialamatkan pada kami, sekarang kami sisa menunggu keputusan dari DKPP, soal materi di fakta persidangan kemarin mohon maaf, tak bisa kami komentari,” terang Asbudi lewat ponselnya.

Ia juga menambahkan, selain alat bukti surat, pihaknya juga menyiapkan keterangan pihak terkait dari Gakkumdu Kota Palopo.

“Kami membantah semua dalil-dalil pengadu di hadapan majelis DKPP dengan mengajukan 78 alat bukti surat dan keterangan pihak terkait dari Gakkumdu Kota Palopo, selebihnya kami menyerahkan seluruhnya kepada majelis DKPP untuk menilai dari jawaban dan alat-alat bukti yang kami ajukan,” pungkas Asbudi.

Untuk diketahui, sebelumnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang perdana pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 266-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa (24/9/2019) lalu. (JNN)

jual beli online al-store

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *