Disdukcapil Parepare Sosialisasi KISAK 2026
SUARATA, Parepare — Pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bekerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) menggelar sosialisasi Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) Tahun 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium BJ Habibie, Kota Parepare pada Selasa (31/3/2026) dan dihadiri Kepala Dinas Dukcapil Sulawesi Selatan Dr Iqbal Suaib, Sekretaris Daerah Parepare Amarun Agung Hamka, Ketua TP-PKK Parepare, Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Selatan melalui zoom.
Kepala Disdukcapil Parepare, Suriani, mengatakan bahwa gerakan KISAK merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan.
Menurutnya, masih ada masyarakat yang belum tertib memiliki identitas kependudukan sehingga diperlukan sosialisasi secara berkelanjutan.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan, karena dokumen tersebut sangat dibutuhkan dalam berbagai keperluan pelayanan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat agar setiap keluarga memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap.
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Sulsel, Dr Iqbal Suaib, menjelaskan bahwa program KISAK merupakan program TP-PKK yang didukung oleh Dukcapil dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, program tersebut sangat membantu pemerintah karena keterbatasan sumber daya manusia Dukcapil untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah.
“Melalui program ini kader PKK akan dibekali menjadi duta KISAK yang berperan sebagai fasilitator administrasi kependudukan di masyarakat,” jelasnya.
Iqbal juga menegaskan bahwa melalui program KISAK diharapkan tidak ada lagi anak yang tidak memiliki akta kelahiran serta seluruh masyarakat dapat terdata secara baik.
Ia menambahkan bahwa administrasi kependudukan merupakan dasar dari berbagai pelayanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Kita tidak ingin ada warga yang tidak mendapatkan pelayanan dasar hanya karena tidak memiliki administrasi kependudukan,” katanya.
Iqbal juga menyebutkan bahwa Kota Parepare termasuk daerah dengan capaian administrasi kependudukan yang cukup maju. Saat ini, progres perekaman KTP elektronik telah mencapai sekitar 99,6 persen, kepemilikan akta kelahiran hampir 100 persen, serta Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 94 persen.
Namun demikian, ia menilai implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih perlu dioptimalkan ke depannya.
Ketua TP-PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, menyampaikan bahwa program KISAK saat ini memasuki sesi kedua dan telah menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan.
Ia mengapresiasi dukungan perangkat daerah yang bersedia bekerja sama dalam program tersebut.
“Kami berharap seluruh pengurus PKK dari tingkat provinsi hingga desa dapat aktif mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pencatatan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Naoemi menambahkan, para duta KISAK nantinya akan menjadi agen perubahan di wilayah masing-masing dan dibekali buku saku sebagai pedoman dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pengukuhan duta-duta KISAK Kota Parepare sebagai bagian dari upaya memperkuat gerakan keluarga sadar administrasi kependudukan.
