LPG 3 Kg di Parepare Disorot, Pemkot Parepare Turun Langsung Awasi Distribusi Hingga Pengecer
SUARATA, PAREPARE – Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare bersama Pertamina melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pangkalan LPG 3 kilogram di Kota Parepare, Selasa (4/8/2026).
Sidak ini dilakukan untuk memastikan distribusi gas subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.
Sidak dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, didampingi Kepala Dinas Perdagangan (Disperindag) Parepare Andi Wisna serta SBM Sulselbar VII Gas Pertamina, Mulian Pratama.
Hamka mengatakan, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan selama sepekan ke seluruh rantai distribusi LPG, mulai dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), agen, pangkalan hingga pengecer.
“Dalam satu minggu ini kami akan terus melakukan pengawasan dan melihat distribusi dari SPBE ke agen, ke pangkalan hingga pengecer, sehingga kami bisa mengetahui di mana sebenarnya persoalan terjadi jika ada kendala,” kata Hamka.
Menurutnya, hasil pemantauan sementara menunjukkan distribusi LPG di Parepare masih berjalan normal dan belum ditemukan masalah besar.
Namun, pemerintah menduga tingginya kebutuhan LPG dipengaruhi musim kemarau yang membuat banyak petani menggunakan tabung gas untuk mengoperasikan pompa air irigasi.
“Sebenarnya stok aman dan kami terus memantau proses distribusi setiap hari. Saat ini alokasi LPG di Parepare sekitar 7.240 tabung per hari,” ujarnya.
Hamka menambahkan, jika dalam pemantauan ditemukan peningkatan kebutuhan yang signifikan akibat musim kemarau, Pemkot Parepare akan mengusulkan penambahan kuota LPG kepada pihak terkait.
Sementara itu, SBM Sulselbar VII Gas Pertamina, Mulian Pratama, menegaskan bahwa LPG subsidi tidak diperbolehkan disalurkan ke luar wilayah distribusi yang telah ditetapkan.
“Secara ketentuan, penyaluran LPG tidak boleh keluar dari wilayah distribusi atau kota dan kabupaten yang menjadi wilayah alokasinya. Saat ini kami masih melakukan penelusuran dan koordinasi terkait indikasi adanya barang yang keluar daerah,” jelas Mulian.
Ia mengungkapkan, Pertamina secara rutin melakukan monitoring ke SPBE, agen, dan pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan normal. Bahkan dalam tiga hari terakhir, pasokan LPG untuk Parepare telah ditingkatkan dari sekitar 7.240 tabung menjadi 7.800 tabung per hari.
“Kami melihat permintaan cukup tinggi dalam beberapa minggu terakhir, kemungkinan terdampak musim kemarau,” katanya.
Menurut Mulian, peningkatan konsumsi LPG tidak hanya berasal dari rumah tangga dan usaha mikro, tetapi juga dari petani yang menggunakan LPG untuk mengoperasikan mesin pompa air irigasi.
Ia menjelaskan, berdasarkan regulasi pemerintah, penggunaan LPG subsidi untuk sektor pertanian hanya diperbolehkan bagi petani sasaran yang menerima bantuan konverter kit BBM ke BBG dari pemerintah.
Namun di lapangan banyak petani yang melakukan konversi secara mandiri sehingga ikut menggunakan LPG subsidi.
“Banyak petani yang menggunakan LPG untuk pompa air karena dinilai lebih hemat, waktu operasionalnya lebih lama, dan biayanya lebih murah dibandingkan BBM,” ungkapnya.
Meski demikian, Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terus melakukan koordinasi untuk memastikan distribusi LPG subsidi tetap tepat sasaran.
Terkait penyaluran melalui pengecer, Mulian menyebut regulasi masih memperbolehkan pengecer terdaftar menerima sekitar 10 persen dari alokasi pangkalan.
Namun saat ini pihaknya mengimbau seluruh pangkalan agar lebih memprioritaskan penjualan kepada konsumen langsung, khususnya rumah tangga dan usaha mikro.
Salah seorang warga Parepare, Rahim, mengaku masih dapat membeli LPG 3 kilogram langsung di pangkalan dengan harga yang bervariasi.
“Kadang saya beli Rp18.500 per tabung, kadang juga sampai Rp20.000 per tabung,” katanya.
