Beasiswa Rp4 Miliar Tak Terserap, Legislator Gelora ini Beberkan Penyebab
SUARATA, PAREPARE – Anggota DPRD Kota Parepare, S. Parman Agoes Mante, menggelar reses di Lago’ta Cafe dan Resto, Kamis (18/9/2025), untuk menyerap aspirasi masyarakat. Sejumlah isu mencuat, mulai dari pendidikan, infrastruktur, kesehatan, hingga ekonomi.
Dalam resesnya, legislator dari Partai Gelora ini menyoroti keluhan orang tua siswa terkait pembagian seragam sekolah gratis dari pemerintah. Banyak warga mengapresiasi bantuan tersebut, namun masih ada yang mengeluhkan ukuran seragam tidak sesuai.
“Ada yang bilang ukurannya tidak pas. Tapi banyak juga dari warga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah kota utamanya bantuan seragam sekolah gratis,” kata S. Parman.
Selain itu, S. Parman mengungkapkan adanya kendala penyaluran beasiswa bagi pelajar SD hingga SMP. Meski sudah dianggarkan Rp4 miliar, baru Rp1,4 miliar yang terserap karena banyak penerima tak lolos verifikasi data.
“Indeks bantuan untuk siswa SD sekitar Rp800 ribu, sementara SMP bisa mencapai Rp1,2 juta. Sayangnya, masih banyak yang belum menerima karena kendala verifikasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu hambatan adalah penerima harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sementara sebagian siswa tidak memiliki kelengkapan administrasi seperti alamat email.
Tidak hanya bidang pendidikan, S. Parman juga menyampaikan keluhan warga soal infrastruktur, khususnya lampu jalan di kawasan Tegal 2 yang masih belum menyala. Meski anggaran telah diajukan melalui Dinas PUPR, realisasinya tertunda karena keterbatasan dana dari pusat.
Di sektor kesehatan, ia menyoroti kebijakan rumah sakit terkait pasien yang pulang sebelum izin dokter. Kondisi ini berdampak pada layanan BPJS yang tidak lagi menanggung biaya jika pasien kembali dengan keluhan yang sama.
Sementara itu, pelaku usaha kecil masih berharap bantuan alat usaha seperti mesin jahit dan peralatan bengkel. Begitu pula pedagang pasar yang menyoroti distribusi beras SPHP, yang kerap dihentikan saat pasar murah digelar.
“Ini yang perlu diluruskan, karena SPHP dan pasar murah itu berbeda jalur, satu dari APBD, satunya dari APBN,” tegasnya.
Melalui reses ini, S. Parman berharap seluruh aspirasi dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat agar program yang sudah direncanakan bisa terlaksana maksimal.
Reses yang digelar S. Parman Agoes Mante membuka banyak persoalan di Parepare, mulai dari seragam sekolah hingga distribusi beras. Aspirasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik dan mempercepat realisasi program di masa mendatang. (***)
