Empat Kelurahan di Parepare Jadi Pilot Project Kelurahan Inklusi
SUARATA, Parepare — Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) Mitra BaKTI, menggelar mentoring dan TA terkait implementasi kelurahan inklusi dan penguatan hak sosial politik.
Kegiatan tersebut menghadirkan Asisten I Pemerintahan Kesra Kota Parepare, Dede Harirustasman sebagai pemateri. Turut hadir Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah, beserta tim, Kadis Sosial, Kadisdikbud, Camat, Lurah dan Kepala Puskesmas.
Ibrahim Fattah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud sinergitas dalam merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan sehingga menemukan kebijakan yang tepat untuk mendorong pembangunan yang inklusif di Kota Parepare.
Saat ini kata dia, ada empat kelurahan yang akan jadi pilot project yakni Kelurahan Lumpue, Watang Bacukiki, Watang Soreang, dan Ujung Sabbang.
“Kita berfokus untuk mewujudkan kelurahan inklusi. Dimana, setiap kelurahan yang menjadi piloting ini harus mengetahui bagaimana infrastrukturnya, apakah sudah responsif terhadap para penyandang disabilitas, apakah sekolah di situ sudah menerapkan kurikulum yang memberi ruang pembelajaran setara terhadap anak-anak yang penyandang disabilitas, termasuk dengan respon masyarakat setempat terhadap perbedaan,” jelasnya.
Sementara, dalam materi yang dibawakan, Dede Harirustaman menjelaskan bahwa kelurahan inklusi adalah kelurahan yang ramah bagi penyandang disabilitas. Dimana, kelurahan sudah memiliki data dan informasi Disabilitas yang komprehensif dan terus diperbarui.
“Selain itu, adanya pemenuhan hak-hak dasar warga kelurahan, adanya interaksi sosial disabilitas dan warga kelurahan, partisipasi disabilitas, disabilitas terorganisir dalam wadah organisasi inklusi, regulasi kelurahan yang berperspektif disabilitas dan perlindungan sosial disabilitas. Intinya, mereka (Difabel) diberikan wadah dan terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, serta kesetaraan akses pada layanan umum,” bebernya.
Ia juga menyampaikan apresiasi dengan acara ini, dimana penerapan kelurahan inklusi sebagai strategis intervensi untuk mewujudkan kesetaraan, mempromosikan kepemimpinan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan inklusif-disabilitas.
“Bagaimana kita mengakomodasi hak semua orang, termasuk kelompok rentan/marginal khususnya perempuan, anak dan disabilitas. Disamping itu pemerintah kelurahan melibatkan partispasi masyarakat secara aktif terbuka, menghargai keragaman, dan akses dalam proses pembangunan dan kebijakan publik, sehingga kelurahan inklusi menjadi ramah disabilitas,” tambahnya.
Di tempat yang sama, Kadisdikbud Parepare, Makmur, menyampaikan sarannya terkait pentingnya data anak-anak disabilitas yang mengenyam pendidikan sekolah. Sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan maksimal, salah satunya dengan menyiapkan guru inklusi.
“Setelah kita mendapatkan data anak inklusi, maka akan memudahkan kita bekerja. Misalnya mendaftarkan anak inklusi di dapodik, sehingga dana bos yang didapatkan bisa bertambah. Kita juga minta peran instansi lainnya agar intens memberikan sosialisasi pencegahan bullying di sekolah, khususnya terhadap anak disabilitas,” tandasnya.
