APBN 2025: KPPN Parepare Catat Penyerapan 66,38 Persen hingga Agustus

SUARATA, Parepare – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare melaporkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Agustus 2025 mencapai Rp 3,747 triliun atau 66,38 persen dari total pagu. Data tersebut diumumkan dalam konferensi pers di aula KPPN Parepare pada Selasa (30/9/2025).

Kepala KPPN Parepare, Ferryal Resque, menjelaskan bahwa realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 834,28 miliar atau 60,97 persen, dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 2,913 triliun atau 68,15 persen.

“Untuk BPP, penyerapan terbesar ada di belanja pegawai yang mencapai Rp 626,22 miliar atau 67,57 persen. Kami berharap belanja pegawai ini dapat meningkatkan perputaran ekonomi di daerah,” ujar Ferryal.

Baca Juga:

Sementara itu, TKD didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dengan realisasi Rp 2,220 triliun atau 73,40 persen.

KPPN Parepare menaungi 109 satuan kerja di lima wilayah. Hingga akhir Agustus 2025, Kabupaten Pinrang mencatat realisasi tertinggi, sedangkan Kabupaten Enrekang menjadi yang terendah. Berikut rinciannya:

Kabupaten Pinrang: Rp 921,60 miliar (66,70%)
Kabupaten Sidrap: Rp 778,64 miliar (63,82%)
Kota Parepare: Rp 741,85 miliar (63,26%)
Kabupaten Enrekang: Rp 681,16 miliar (62,67%)
Kabupaten Barru: Rp 624,08 miliar (66,34%)

Kepala Seksi Pencairan Dana, Dhani Ramdhani, menyebut tahun 2025 memiliki karakteristik unik karena adanya penurunan pagu belanja akibat kebijakan penghematan. Kondisi ini berimbas pada kontraksi persentase realisasi.

“Ada periode tertentu yang mengalami perlambatan realisasi dan berimbas pada bulan-bulan selanjutnya. Jika pagu mengalami pengurangan, secara otomatis realisasi juga akan menurun,” jelas Dhani.

Namun demikian, KPPN Parepare optimistis akan terjadi lonjakan penyerapan mulai Oktober, terutama karena pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

KPPN Parepare terus mendorong seluruh satuan kerja agar mempercepat belanja kegiatan. Menurut Dhani, langkah ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor jasa dan UMKM yang menopang perekonomian di Parepare dan sekitarnya.

“Kami mengharapkan satuan kerja dapat segera membelanjakan anggaran kegiatannya di wilayah masing-masing. Ini akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama sektor jasa dan UMKM,” tegas Dhani.

Realisasi APBN di wilayah kerja KPPN Parepare hingga Agustus 2025 menunjukkan progres positif meski menghadapi kontraksi anggaran. Dengan strategi percepatan penyerapan, pemerintah optimistis belanja negara mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah pada kuartal akhir tahun.