Realisasi APBN KPPN Parepare Tembus Rp4,7 T, Belanja Capai 83% Jelang Akhir Tahun
SUARATA, PAREPARE – KPPN Parepare mengumumkan realisasi APBN mencapai Rp4,7 triliun atau 83,18 persen hingga 31 Oktober 2025. Capaian ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah yang sebagian besar menunjukkan tren positif.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare mencatat realisasi anggaran mencapai Rp4,7 triliun atau 83,18 persen dari total pagu hingga 31 Oktober 2025. Hal itu disampaikan Kepala KPPN Parepare, Ferryal Resque, didampingi Kepala Seksi Bank Kiswan Purwanto dan Kepala Seksi Verifikasi & Akuntansi Hendy Aji Anggoro pada Kamis (20/11).
Ferryal menjelaskan, realisasi tersebut terdiri dari:
- Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Rp1.065,12 miliar atau 77,38 persen
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp3.635,47 miliar atau 85,05 persen
Meski capaian belanja barang dan modal di komponen BPP masih berkisar di angka 50–66 persen, ia tetap optimistis peningkatan signifikan dapat tercapai pada akhir tahun.
“Realisasi sebesar Rp4.700 miliar ini menunjukkan progres positif, namun kami tetap mendorong percepatan terutama pada belanja barang dan modal,” ujar Ferryal.
Pada komponen TKD, Ferryal mengungkapkan bahwa dana bagi hasil masih berada pada level 37,54 persen. KPPN telah melakukan konsolidasi intensif dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat penyalurannya.
“Penyaluran dana bagi hasil masih di bawah rata-rata. Karena itu kami lakukan rekonsiliasi rutin dengan Pemda dan stakeholder. Kami harap pada Desember ada kenaikan signifikan,” jelasnya.
Berikut capaian realisasi APBN menurut daerah kerja KPPN Parepare:
Kab. Barru: Rp764,94 miliar (82,84%)
- BPP: Rp154,49 miliar (77,64%)
- TKD: Rp610,45 miliar (84,27%)
Kab. Enrekang: Rp883,30 miliar (84%)
- BPP: Rp139,11 miliar (83,91%)
- TKD: Rp744,19 miliar (84,01%)
Kota Parepare: Rp925,44 miliar (79,92%)
- BPP: Rp423,78 miliar (74,84%)
- TKD: Rp501,66 miliar (84,79%)
Kab. Pinrang: Rp1.147,05 miliar (85,92%)
- BPP: Rp175,52 miliar (84,32%)
- TKD: Rp971,53 miliar (86,22%)
Kab. Sidrap: Rp979,86 miliar (82,88%)
- BPP: Rp172,22 miliar (72,92%)
- TKD: Rp807,64 miliar (85,37%)
Ferryal berharap satuan kerja (satker) dapat merealisasikan anggaran tepat waktu sesuai perencanaan, terutama menjelang tutup tahun. Ia juga mengimbau pemerintah daerah untuk segera melengkapi dokumen persyaratan guna memperlancar penyaluran TKD.
“Harapan kami, realisasi anggaran ini berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan belanja pusat harus didukung kebijakan belanja daerah agar tujuan pembangunan dapat tercapai,” pungkasnya.
Dengan realisasi yang sudah mencapai 83 persen, KPPN Parepare optimistis penyelesaian penyaluran anggaran dapat tuntas pada akhir 2025. Percepatan belanja, konsolidasi dengan daerah, dan ketepatan administrasi menjadi faktor penting dalam mendukung stabilitas ekonomi regional. (***)
