Konferensi PGRI Parepare: Wali Kota Tasming Hamid Dorong Kolaborasi dan Janji Naikkan TPP Guru
SUARATA, Parepare — Wali Kota Parepare H. Tasming Hamid, SE., MH secara resmi membuka Konferensi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) masa bakti 2025–2030, Rabu (8/10/2025), di Auditorium BJ. Habibie Jalan Lasiming, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare.
Kegiatan ini mengusung tema “Transformasi PGRI Menuju Indonesia Emas” dan dihadiri jajaran pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain Wakil Ketua V Dr. H. Basri, S.Pd., M.Pd., Wakil Ketua I Dr. Andi Ibrahim, S.Pd., M.Pd., serta Bendahara Dra. Hendriati Sabir.
Dalam sambutannya, Tasming Hamid menegaskan pentingnya kolaborasi antara pengurus PGRI dan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berkarakter dan beradab.
“Ketua terpilih harus berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan tujuan pendidikan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmennya menunaikan janji politik berupa peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru dan tenaga kesehatan.
“Walaupun pada tahun ini Rp101,9 miliar anggaran kita dipotong serta P3K menjadi tanggung jawab pusat yang tahun depan dibebankan kepada APBD, namun kami tetap berkomitmen memajukan pendidikan,” ungkapnya.
Tasming menyebutkan, peningkatan anggaran Dinas Pendidikan Kota Parepare merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan pendidikan terbaik.
“Wajah pendidikan hari ini adalah wajah Indonesia ke depan,” tegasnya.
Selain peningkatan kesejahteraan, Tasming menekankan pentingnya penguatan karakter dan adab dalam dunia pendidikan.
“Anak-anak harus punya karakter dan beradab. Saya berharap pengurus PGRI ke depan mengedepankan pendidikan karakter serta terus bersinergi dengan pemerintah kota,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Sulsel Dr. H. Basri, S.Pd., M.Pd. menegaskan bahwa organisasi PGRI harus menjadi wadah solusi bagi guru, bukan menambah masalah.
“PGRI harus mengatasi masalah tanpa masalah. Tidak boleh ada guru yang bersoal, baik dalam aktivitas pembelajaran maupun persiapan bahan ajar. Semua solusinya ada di PGRI,” jelasnya.
Menurutnya, jika PGRI mampu menjawab seluruh persoalan guru, maka permasalahan pendidikan di daerah akan terselesaikan dengan sendirinya.
“Apabila ada guru mengalami kelemahan penguasaan materi, kesulitan menyiapkan bahan ajar, atau tantangan pembelajaran kekinian, maka PGRI harus menjadi solusi,” tambahnya.
Dr. Basri juga menyoroti tantangan guru dalam menerapkan kedisiplinan di sekolah. Ia menegaskan bahwa PGRI harus hadir untuk melindungi hak-hak guru yang kerap menghadapi tekanan dalam menjalankan tugas.
“Sering guru mendapat masalah secara individu, bahkan intimidatif. Maka PGRI harus tampil terdepan membela hak guru, berkolaborasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan instansi lain agar guru merasa aman dan nyaman,” tegasnya.
Ia menambahkan, PGRI sebagai organisasi profesi harus terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan pendidikan yang bermartabat dan berdaya saing.
Konferensi PGRI Parepare kali ini diikuti oleh 113 peserta, yang terdiri atas 21 pengurus kota, 20 pengurus cabang, dan 72 pengurus ranting. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam pemilihan ketua dan penyusunan program kerja PGRI Parepare untuk lima tahun ke depan.
Dengan komitmen pemerintah kota dalam mendukung kesejahteraan guru dan penguatan karakter peserta didik, konferensi ini diharapkan menjadi langkah strategis menuju sistem pendidikan yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Parepare pun menegaskan diri sebagai salah satu kota yang siap berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. (***)
