DPRD Parepare Soroti Minimnya PAD dari Parkir Pelabuhan Nusantara
SUARATA, PAREPARE – Komisi III DPRD Kota Parepare menyoroti rendahnya kontribusi lahan parkir Pelabuhan Nusantara terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah melakukan kunjungan kerja ke kawasan pelabuhan, Jumat (7/8/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pengelolaan aset milik Pemerintah Kota Parepare yang selama ini dimanfaatkan sebagai area parkir.
Ketua Komisi III DPRD Parepare Hamran Hamdani mengungkapkan lahan milik pemerintah seluas sekitar 2.500 meter persegi saat ini hanya menghasilkan sekitar Rp4 juta per bulan.
Menurutnya, angka tersebut masih jauh dari potensi yang seharusnya dapat diperoleh daerah.
“Kalau dibandingkan dengan potensi yang ada, tentu angka ini sangat kecil. Kita perlu memaksimalkan PAD. Bahkan ada usulan agar kontribusinya bisa mencapai minimal Rp200 juta per tahun,” ujar Hamran.
Meski demikian, DPRD menegaskan tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan terkait pengelolaan lahan tersebut.
DPRD Siapkan Evaluasi Bersama
Hamran mengatakan peningkatan PAD harus tetap mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian di kawasan pelabuhan.
Karena itu, DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pihak terkait guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif sebelum menentukan langkah lanjutan.
Sementara itu, Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Parepare, Beny, menjelaskan pengelolaan parkir dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota Parepare.
Dalam skema tersebut, terdapat kontribusi sebesar 10 persen dari hasil pengelolaan parkir yang disetorkan sebagai PAD Kota Parepare.
“Kami terbuka untuk terus berkoordinasi dengan DPRD dan Pemerintah Kota agar pengelolaan parkir ke depan semakin baik, transparan, dan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak,” kata Beny.
